SEKILAS INFO
: - Thursday, 27-02-2020
  • 1 tahun yang lalu / Mulai 19, November 2018 cek status visa bisa melalui website Gamajatimmesir.org dengan menulis nama atau paspor di kolom pencarian cek visa.
  • 1 tahun yang lalu / Selamat datang di website resmi GAMAJATIM!  memberikan informasi tentang warga Jawa Timur di Mesir khususnya, juga negara Mesir bagi mereka yang tertarik.
Eksistensi Politik Kaum Hawa

Dalam konteks Islam, politik (as-siyâsah) secara bahasa (lughah) berasal dari kata sâsa-yasûsu-siyâsatan, yang berarti mengurus kepentingan seseorang. Sedangkan dalam kamus al-Muhîth dikatakan, “Sustu ar-ra’iyata siyasatan”, yang berarti, “Saya memerintah dan melarangnya.” Lebih jelasnya lagi, Syaikh Hasan al-Banna menyatakan bahwa politik adalah memperhatikan urusan umat, luar dan dalam negeri, intern dan ekstern, secara individu dan masyarakat keseluruhannya; bukan terbatas pada kepentingan golongan semata. Beliau berpendapat, bahwa politik tidak hanya penyelenggaraan pemerintahan, namun juga mencakup upaya menciptakan sistem yang bersih dan berkeadilan, dimana mekanisme kontrol berperan besar.
Korelasi antara politik dengan wanita seakan menjadi keunikan tersendiri dalam pembahasannya. Bermula sejak teriakan-teriakan kesetaraan gender diagung-agungkan, peran wanita dalam politik pun mendapat perhatian publik dan memberikan ruang tersendiri dalam pandangan masyarakat. Kesetaraan gender menuntut adanya kesejajaran antara pria dan wanita dalam hak, kewajiban serta dalam aktualisasi diri, tanpa menafikan kodrat masing-masing. Sebagaimana telah kita pahami bersama bahwa wanita disamping sebagai hamba Allah, ibu, istri, serta anak dari ayah-bundanya adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai aktivitas politik seperti halnya laki-laki. Keberadaan keduanya di tengah-tengah masyarakat tidak dapat dipisahkan, karena keduanya bersama dan berkesinambungan mempunyai tanggung jawab mengantarkan kaum muslim untuk menjadi umat terbaik di dunia.
Peran wanita dalam politik pun menghasilkan dua sudut pandang yang berlawanan. Menurut satu pihak, keterlibatan wanita dalam dunia politik dianggap tidak layak dan melanggar fitrah. Statemen tersebut mendakwa bahwa politik bukan milik dan bagian dari wanita. Pasalnya, dalam kacamata mereka, politik identik dengan kekerasan, kekuasaan, kelicikan atau tipu daya yang hanya pantas menjadi milik laki-laki saja atau bahkan dianggap tidak ada hubungannya dengan Islam. Pandangan seperti inilah yang akhirnya membuat muslimah tidak mau berpolitik. Jangankan melakukan aktivitas politik, memikirkannya pun mereka tidak mau, yang menjadikan mereka skeptis terhadap lingkungan di sekitarnya.
Sebaliknya, pihak lain berpendapat bahwa justru wanita harus berkiprah dan berperan aktif di segala bidang, sama dengan laki-laki, tak terkecuali bidang politik. Hanya saja, politik yang mereka maksud terbatas pada aspek kekuasaan dan legislasi saja. Artinya, aktivitas politik mereka senantiasa diarahkan pada upaya untuk meraih peluang sebesar-besarnya guna duduk di jabatan kekuasaan atau legislasi.
Kendati wanita telah masuk dan duduk di dunia politik, namun perannya belum dinilai maksimal. Hal ini dilihat dari kurangnya kesadaran dari wanita yang berkecimpung dalam politik untuk lebih peka terhadap pengambilan kebijakan. Kendala lainnya karena adanya aturan dalam partai politik tertentu yang tidak memperbolehkan wanita untuk duduk di pucuk pimpinan atau di lini tertentu.
Seperti seruan Rieke Diah Pitaloka melalui surat terbukanya di bundaran HI pada tanggal 8 Maret 2013 saat memperingati Hari Perempuan Sedunia, bahwa peringatan tersebut merupakan momentum perjuangan perempuan Indonesia. Ia mengajak kaum wanita untuk bangkit dan berjuang, terutama di ranah politik. Karena menurutnya keterlibatan wanita dalam penentuan kebijakan di pemerintahan amatlah minim, tidak hanya di Indonesia tapi di dunia.
Sebagai diin yang menyeluruh dan sempurna, Islam memiliki pandangan yang khas dan berbeda secara diametral dengan pandangan demokrasi dalam melihat dan menyelesaikan persoalan wanita, termasuk dalam memandang bagaimana hakikat dan kiprah politik perempuan di dalam masyarakat. Islam memandang bahwa perempuan hakikatnya sama dengan laki-laki, manusia yang memiliki potensi dasar yang sama berupa akal, naluri dan kebutuhan fisik. Keduanya pun diciptakan dengan mengemban tanggung jawab yang sama dalam mengatur dan memelihara
kehidupan ini sesuai kehendak Allah SWT sebagai Pencipta dan Pengatur makhluk-Nya (QS 9:71), yang membedakan antara keduanya hanyalah ketakwaan.
Menurut Qardhawi, kedudukan wanita dan pria dalam hal perpolitikan adalah sejajar, memiliki hak memilih dan hak dipilih yang sama. Hal ini dikarenakan keduanya memiliki kedudukan yang sama dalam muamalah, sebagai manusia mukalaf yang diberi tanggung jawab penuh untuk beribadah, menegakkan agama, menjalankan kewajiban, dan melakukan amar makruf nahi mungkar.
Mengenai peran politik, Islam yang memandang bahwa keberadaan wanita sebagai bagian dari masyarakat menjadikan mereka juga memiliki kewajiban yang sama untuk mewujudkan kesadaran politik pada diri mereka dan masyarakat secara umum. Hanya saja perlu dicermati, bahwa pengertian politik dalam konsep Islam tidak terbatasi pada masalah kekuasaan dan legislasi saja, melainkan meliputi pemeliharaan seluruh urusan umat di dalam negeri maupun luar negeri, baik menyangkut aspek negara maupun umat. Dalam hal ini negara bertindak secara langsung mengatur dan memelihara umat, sedangkan umat bertindak sebagai pengawas dan pengoreksi pelaksanaan pengaturan tadi oleh negara. Ketika kaum muslimin berupaya memfungsikan segenap potensi insaninya untuk menyelesaikan permasalahan umat, maka pada dasarnya dia sudah melakukan aktivitas politik.
Maka, jika keterlibatan wanita dalam masalah politik dianggap melanggar fitrah, fitrah mana yang dilanggar? Bukankah secara fitrah wanita adalah bagian dari masyarakat, yang di dalamnya terdapat kepentingan yang berkaitan dengan kehidupan yang perlu diatur? Dari sini jelas bahwa politik pun merupakan bagian dari kehidupan muslimah, bahkan menjadi bagian dari kehidupan muslim seluruhnya.
Islam juga telah memberikan penjelasan tentang aktivitas politik yang tidak diperkenankan bagi perempuan, yaitu aktivitas-aktivitas yang termasuk dalam wilayah kekuasaan atau pengaturan urusan umat yang dilakukan secara langsung dan menyeluruh, misalnya menjadi penguasa atau kepala Negara. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah : “Tidak akan pernah menang suatu kaum yang menyerahkan urusan (kekuasaannya) kepada perempuan” (HR Bukhori). Hanya saja pengkhususan ini bukan berarti menjadikan perempuan sebagai warga Negara kelas dua atau merendahkan perempuan sebagaimana yang dituduhkan sebagian kalangan, tetapi karena Islam memandang peran penguasa dan rakyat dalam politik sama pentingnya.
Paham feminisme dan kesetaraan gender yang diusung oleh Barat membuktikan bahwa mereka belum menyentuh Islam dengan sempurna. Laki-laki dan perempuan harus bersama-sama melangkah, mengemban tanggung jawab politik. Keduanya sudah seharusnya saling menghargai keberadaan dan perannya masing-masing demi terwujudnya masyarakat yang damai, tentram dan sejahtera berdasarkan syariat Islam. Wallahu a’lam. (kiki/fatim)

TINGGALKAN KOMENTAR

Agenda